JALANTENGAH.CO I LHOKSEUMAWE – Rombongan Komisi VII DPRA yang diketuai Ilmiza Saaduddin Djamal memberikan apresiasi kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe (BMKL) atas sejumlah terobosan program yang dilakukan dibawah kendali anggota Badan BMKL yang baru.
Hal itu disampaikan Ilmiza Saaduddin Djamal dalam kunjungan kerjanya bersama seluruh anggota Komisi VII DPR Aceh setelah mendengar paparan program yang disampaikan komisioner BMKL Lailan Fajri Saidina, di sekretariat Baitul Mal Lhokseumawe, komplek Islamic Center, Jum’at (11/4/2025).
“Kami mengapresiasi sejumlah terobosan program BMKL, harapannya semua itu benar-benar bisa berdampak bagi masyarakat, terutama para mustahik”, sebut Ilmiza.
Lebih lanjut Ilmiza mengingatkan agar sasaran penerima manfaat dari program itu harus dipastikan tepat sasaran dan transparan, sehingga tidak melenceng kepada yang tidak berhak.
“Pastikan semuanya transparan dan penyaluran berbasis data yang valid. Databasenya sangat penting, karena itu perlu dibuat by name by adress agar publik makin percaya dengan Baitul Mal”, tegasnya.
Anggota Komisi VII lainnya, Sarjani atau Imum Jhon, menyarankan agar ada program taktis yang sifatnya urgent dan segera. “Itulah fungsinya Baitul Mal, ada yang butuh bantuan mendesak, langsung ada solusinya di Baitul Mal”, kata Imum Jhon.
Diakhir pertemuan, anggota Komisi VII Abi Nas Jeunieb yang juga seorang Ulama Dayah Aceh, meminta agar program bantuan Baitul Mal tidak dominan pada bantuan bersifat konsumtif.
“Perhatikan aspek pemberdayaan mustahiknya, seperti bantuan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya insani maupun pendampingan yang berkelanjutan”, ujar Abi Nas.
Pertemuan yang berlangsung akrab tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi VII DPR Aceh, Komisioner BMKL Dr. Munawir, Jumiati, Plt Kasek Irfandi beserta para Kasubbag dan staf.
Sesaat pertemuan ditutup, Lailan Fajri S menitipkan pesan agar Komisi VII memberikan masukan ke Pemerintah Aceh atau lembaga terkait untuk memperhatikan pembangunan gedung kantor BMK yang representatif sebagai salah satu simbol keistimewaan Aceh.
Permintaan tersebut langsung direspon positif oleh anggota Komisi VII dengan rencana mengundang seluruh BMK di Aceh untuk membahas hal ini. (*)
