JALANTENGAH.CO – JAKARTA, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menggelar aksi demo di gedung Kementerian PUPR Republik Indonesia terkait proyek bendungan krueng pasee yang mangkrak. Selasa, (21/03/2023).
Ketua BEM FH Unimal, Aris Munandar, menyebutkan, selain isu penyelesaian Krueng Pase, aksi demo juga menuntut Kementerian PUPR RI untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang sudah berlarut-larut tidak selesai, seperti waduk keureuto.
Ada sejumlah tuntutan yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Pertama, BEM FH Unimal meminta Kementerian PUPR Harus Mengevaluasi Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Aceh, karna dinilai tidak becus menjalankan tugasnya.
“Kedua, kami meminta kepada Kementrian PUPR RI Agar menyelesaikam Proyek Bendungan irigasi Krueng Pase dan Proyek Waduk Keureuto Aceh Utara, karna dua PSN tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara. ”
“Ketiga, kami meminta Atensi dari presiden Jokowi kepada Kementrian PUPR RI terhadap dua Proyek Strategis Nasional (PSN) Krueng pase dan waduek kereuto Aceh Utara.”
“Keempat, kami meminta kepada kementerian PUPR RI agar menangkap mafia tanah yang menggagalkan pembangunan dan usut tuntas kontraktor yang tidak menyelesaikan pembangunan Krueng Pasee.”
Aris Munandar, menyatakan bahwa BEM FH Unimal akan selalu berkomitmen mengawal proses evaluasi yang akan dilakukan instansi pihak terkait dan lebih lanjut terhadap pembangunan bendungan irigasi krueng pasee dan waduk keureuto.” Tutupnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Tokoh Meurah Mulia, Mukim Pon mendukung dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa Unimal yang telah menyuarakan nasib masyarakat di 9 kecamatan Aceh Utara.
Menurut Mukim Pon, masyarakat hampir tidak ada tempat untuk mengadu atas prilaku kontraktor yang mengabaikan kepentingan Rakyat, mereka tak mencari solusi bagi ribuan Petani wilayah tengah Aceh Utara.
“Kami akan membantu anak anak kami mahasiswa dengan doa dan semangat untuk terus menuntut Kementerian terkait, bahkan DPR RI / DPD RI yang masuk dalam dapil Aceh Utara Lhokseumawe”, pungkas Mukim Pon. (*)
sumber: rilis
