JALANTENGAH.CO I BIREUN – Politik uang atau (money politic) bukanlah hal baru dalam perpolitikan, apalagi menjelang Pemilu 2024 di Indonesia. Banyak pihak yang terpengaruh untuk menerimanya, dengan dalih memanfaatkan kesempatan.
Namun tidak demikian halnya dengan masyarakat dan aparatur Gampong Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh. Mereka malah melakukan kesepakatan untuk serentak menolak politik uang di gampong mereka. Hal ini tentu patut dicontoh oleh desa desa lain.
Keuchik Kuala Ceurape, Anwar, pada media ini Sabtu, (20/01/2024) mengatakan, Pemerintahan Desa Kuala Ceurape dan masyarakat berkomitmen untuk tegas menolak politik uang, dirinya juga menyebutkan ide tersebut timbul dari salah satu warganya yaitu Furqan.
Dirinya mengaku, kesadaran dan inovasi tersebut muncul setelah GeRAK Aceh berkolaborasi dengan Panwaslih Bireuen, KIP, Kejaksaan dan Polres saat melakukan pendidikan politik dan kepemiluaan pada kegiatan “Warga Bicara Politik” di Gampong mereka.
Menurut Anwar bukan perkara mudah untuk menolak politik uang, karena beberapa warga masih beranggapan bahwa hal tersebut adalah lumrah. Pihaknya terus berdiskusi dan mencari satu kesepakatan bersama.
“Politik uang bukan sekedar masalah saat pemilihan, tapi berdampak kepada siapa yang akan memimpin lima tahun ke depan,” ujar kepala desa di pesisir utara ini.
Berdasarkan kesepatakan bersama, mereka mengambil dana desa untuk mencetak dua baliho yang menyerukan anti politik uang.
Kalimat kampanye tersebut ditulis dalam bahasa Aceh “Lheuh keunong penjara, tamah tamong nuraka. Awak jok dan nyang teurimong politik peng, ka dipreh le setan lam Nuraka” (red- setelah masuk penjara, ditambah masuk neraka. Orang yang memberi dan menerima politik uang, sedang ditunggu oleh setan di neraka).
Selain itu juga ada baliho yang menyampaikan terkait enam bahaya politik uang, bertujuan untuk memberi edukasi kepada pemilih.
Furqan, warga setempat, turut bangga kepada aparatur gampong dan masyarakat, yang sepakat untuk menolak politik uang. Karena menjelang Pemilu 2024, banyak peserta politik yang mulai mengelabui masyarakat dengan melakukan beragam kecurangan.
“Bagi saya tidak cukup dengan hanya diskusi, tapi dibutuhkan sebuah gerakan bersama. Awalnya saya pikir apa yang saya usulkan, akan ditentang oleh banyak orang. Ternyata aparatur gampong, khususnya keuchik sangat mendukung hal tersebut,” ujarnya. (Hamdani/Juangnews)
